Wacana Vaksin Mandiri Dinilai Berpotensi Timbulkan Diskriminasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai, menguatnya wacana vaksinasi mandiri Covid-19 harus disikapi, dibahas, serta  dipertimbangkan secara cermat dan matang.

Menurut dia, wacana tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Namun ada konteks besar yang juga sedang dihadapi yakni soal keraguan terhadap vaksin itu sendiri.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin merealisasikan adanya vaksinasi mandiri, menurut Dicky, pemerintah perlu memperbaiki terlebih dahulu komunikasi risiko dari vaksin yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Yang jelas akan menjadi masalah kalau itu vaksinnya sama tapi yang satu bayar yang satu tidak bayar, ini akan jadi masalah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2021).

“Tentu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan tahapan-tahapan, strategi-strategi terkait vaksinasi ini,” ucap dia.

Kendati demikian, jika jenis vaksinnya berbeda, menurut Dicky, potensi diskriminasi dan asas kesetaraan juga bisa terabaikan.

Sebab, ada masalah akses atau keterbatasan bagi sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia.

“Jadi terkesan yang punya uang bisa cepat akses,” kata Dicky.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menangani pandemi. Termasuk dalam hal penyediaan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Dicky, keberadaan vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini, terutama terkait proteksi yang lebih luas dalam kelompok usia. Seperti, misalnya, vaksin Pfizer yang bisa digunakan dari kelompok usia anak hingga lansia.

“Ini juga jadi kesan diskriminasi, nanti akan terkesan vaksin kelas satu, vaksin kelas dua. Ini tidak boleh terjadi seperti ini, pelayanan kelas satu, pelayanan kelas dua, padahal ini situasi wabah,” kata Dicky.

“Jadi harus betul-betul dicerimatilah, saat ini saya melihat belum pada fase itu ya, bahwa kedepan mungkin bisa, (namun) saya belum melihat argumen yang cukup kuat untuk meningkatkan ini (vaksin mandiri),” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Namun, jika mekanisme tersebut direalisasikan, vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

"Mungkin ( vaksinasi mandiri) bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Jokowi mengatakan, wacana vaksinasi mandiri muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air.

Melalui mekanisme tersebut, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan. Pemerintah pun menyambut baik hal ini lantaran dinilai dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Namun demikian, wacana tersebut hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.