Salin Artikel

Rapat Paripurna DPR Penetapan Listyo Sigit sebagai Kapolri Terpilih Dihadiri 342 Anggota

Rapat paripurna kali ini mengagendakan penetapan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri terpilih menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021.

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Puan mengatakan, total anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna ini 342 orang dari 575 anggota Dewan, baik secara fisik maupun virtual.

"Menurut catatan pada rapat paripurna ini, hadir 91 fisik dan 204 virtual serta izin 47 orang, sehingga kehadiran sudah mencapai kuorum, yaitu 342 orang anggota," kata Puan saat memimpin rapat.

Setelah itu, Puan mengetok palu pertanda rapat paripurna resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan membuka rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan turut berdukacita atas musibah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya gempa bumi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bencana banjir di Kalimantan Selatan, serta bencana erupsi Gunung Semeru dan Gunung Merapi.

"Semoga seluruh korban yang masih hidup segera dapat diberikan bantuan dan ditangani dengan baik, serta bagi korban yang meninggal dunia semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/14570921/rapat-paripurna-dpr-penetapan-listyo-sigit-sebagai-kapolri-terpilih-dihadiri

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke