Salin Artikel

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pejabat publik seharusnya terbuka ketika terpapar Covid-19. Pengumuman itu bisa disampaikan oleh pemerintah atau yang bersangkutan.

Menurut Dicky, keterbukaan pejabat publik justru akan memperkuat pesan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

"Bisa menyuarakan bahwa Covid-19 ini nyata. 'Saya (pejabat publik) sebagai penderita. Anda harus memperkuat protokol kesehatan'. Nah, ini kan bisa memperkuat pesan-pesan pencegahan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Di sisi lain, keterbukaan pejabat publik dapat mengubah pandangan sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Covid-19.

Dicky menilai, pengakuan dari pejabat publik bisa membuat masyarakat sadar bahwa virus corona itu nyata.

"Kemudian dengan menyampaikan ini, juga masyarakat akan memahami. Bahwa yang tadinya tidak percaya atau yang sebagian ragu-ragu ini kan masih banyak. Ya, ini kesempatan dia bersuara, bahwa Covid-19 ini nyata," ucap Dicky.

"Apalagi kalau mengalami hal yang serius, sampai dirawat. Dia kan bisa selling pengalaman itu kepada masyarakat. Bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang abai," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Alia Karenina membenarkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat positif Covid-19 pada 2020.

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara optimal," ujar Alia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Pada Senin (18/1/2021), Airlangga mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Publik pun bertanya-tanya soal kemungkinan Airlangga pernah terpapar Covid-19. Sebab pernah beredar kabar pada 2020 lalu, Airlangga positif Covid-19.

Namun, hal itu tidak pernah diumumkan secara resmi kepada publik.

Pihak Istana Kepresidenan mengaku tak tahu jika Airlangga sempat terpapar Covid-19. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, belum pernah ada pemberitahuan resmi terkait hal itu.

Heru mengatakan, Kemenko Perekonomian yang semestinya menjawab kabar Airlangga positif Covid-19 dan menyampaikan kepada publik.

"Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi," kata Heru saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/20070211/epidemiolog-pengumuman-pejabat-publik-yang-positif-covid-19-bisa-perkuat

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke