Salin Artikel

Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Menurut Jokowi, sikap waspada penting untuk mengetahui potensi bencana alam di sekitar tempat tinggal masyarakat.

"Saya mengimbau agar kita semuanya terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca esktrem baik berupa hujan lebat, dan yang lain," ujar Jokowi dalam keterangan persnya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1/2021).

Oleh karenanya, Jokowi meminta masyarakat rajin memperhatikan informasi cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG," tambah Jokowi.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, BMKG menyebut saat ini sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki puncak musim hujan.

BMKG meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem di puncak musim hujan 2021.

Sejak Oktober 2020, BMKG telah memprediksikan bahwa Puncak Musim Hujan akan terjadi pada Januari dan Februari 2021.

"Saat ini tercatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 93 persen dari 342 Zona Musim telah memasuki musim hujan," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (10/1/2021).

Adapun wilayah yang sudah mulai memasuki puncak musim hujan saat ini dan diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2021 mendatang yakni sebagian wilayah Pulau Jawa, sebagian besar Bali, Sulawesi Selatan dan sebagian besar Nusa Tenggara.

"Untuk itu, BMKG terus meminta masyarakat dan seluruh pihak untuk tetap terus mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang cenderung meningkat di dalam periode Puncak Musim Hujan ini," ujar Herizal selaku Deputi Bidang Klimatologi BMKG.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/18034321/presiden-jokowi-imbau-masyarakat-waspadai-cuaca-ekstrem

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke