Tidak Ingin Proses Hukum Berlarut-larut, Tommy Sumardi Tak Ajukan Banding

Tommy sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Tidak banding. Klien tidak mau proses hukum yang berlarut-larut," kata kuasa hukum Tommy, Dion Pongkor, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam kasus itu, Tommy berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke dua jenderal polisi.

Selama proses persidangan, Dion menuturkan, kliennya memang mengakui perbuatannya.

Namun, ia mengaku terkejut dengan vonis yang lebih berat dari tuntutan JPU padahal Tommy mendapat status justice collaborator.

"Kemarin agak kaget saja putusan di atas tuntutan (padahal Pak Tommy mendapat status JC). Putusannya sudah inkrah," tuturnya.

Adapun dua jenderal polisi yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Suap yang diberikan kepada Napoleon sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar.

Sementara, suap yang diberikan kepada Prasetijo sebesar 150.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Napoleon menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian orang (DPO) di Ditjen Imigrasi.

Kronologinya, pada April 2020, Djoko Tjandra menghubungi Tommy membicarakan cara agar bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Djoko Tjandra yang kala itu berstatus buron pun bersedia memberi uang Rp 10 miliar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada sejumlah pihak terkait, terutama kepada pejabat NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Atas perbuatannya, Tommy dinilai terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.