Salin Artikel

Jokowi: Manfaatkan SK Perhutanan Sosial untuk Kegiatan Ekonomi Produktif

Menurut Jokowi, masyarakat diharapkan memanfaatkan SK itu untuk usaha yang memiliki nilai ekonomi.

"Jadi setelah bapak ibu semua menerima ini agar betul-betul digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Tapi juga yang ramah lingkungan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK TORA se-Indonesia di Istana Negara, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Jokowi menyarankan agar tanah yang ada dimanfaatkan untuk tanaman yang punya nilai ekonomi.

Menurut Jokowi, setiap daerah memiliki tanaman khas masing-masing.

"Silakan dikembangkan. Setiap daerah itu beda-beda. Kan banyak sekali komiditi yang bisa dikembangkan," tutur Jokowi.

Pengembangan itu, lanjut dia, bisa dilakukan dalam bentuk agroforestry (kombinasi tanaman hutan dengan pertanian) atau ekowisata.

Dengan cara-cara seperti itu, nantinya SK bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Jokowi juga mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan kepada masyarakat itu dijaga dengan baik.

"Jangan sampai sudah mendapat SK ini kemudian dipindahtangankan ke orang lain," tegasnya.

Adapun rincian tiga jenis SK yang diserahkan yakni sebanyak 2.929 SK Kehutanan Sosial di seluruh Indonesia dengan luas lahan 3.442.000 hektare.

Menurut Jokowi, SK tersebut diperkirakan dapat bermanfaat bagi sekitar 651.000 keluarga.

Kemudian diserahkan pula 35 SK Hutan Adat seluas 37.500.000 hektare. Selain itu juga diserahkan 58 SK Hutan TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/15325361/jokowi-manfaatkan-sk-perhutanan-sosial-untuk-kegiatan-ekonomi-produktif

Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke