Selama Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Sekolah Digelar secara Daring

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

"Kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online, " ujar Airlangga.

Selain kegiatan bejalar mengajar, kegiatan lain yang juga bisa dilakukan tanpa pergi ke lokasi adalah bekerja di kantor.

Sebab pemerintah pusat memberikan acuan agar hanya 25 persen karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office.

"Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dengan protokol kesehatan yang ketat," tutur Airlangga.

"Kemudian, pembatasan jam buka untuk kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 dan kegiatan makan dan minum di tempat maksimal kapasitas 25 persen," lanjutnya.

Selanjutnya, Airlangga menyebut selama pembatasan dilakukan, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Selain itu, pemda diharapkan mengatur kapasitas moda transportasi.

Airlangga pun menegaskan, pembatasan kegiatan masyarakat tidak bersifat melarang kegiatan yang ada.

"Jadi membatasi. Bukan melarang," tuturnya.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," tutur Airlangga.

Pembatasan yang dilakukan di Jawa dan Bali itu pun sudah berdasarkan empat kriteria dari pemerintah.

Pertama, angka kematian di suatu daerah berada di atas rata-rata nasional.

Lalu, angka kesembuhan di daerah berada di bawah rata-rata nasional.

Ketiga kasus aktif di daerah di atas rata-rata nasional.

"Terakhir, keterisian RS untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen," kata Airlangga.

Apabila salah satu dari empat kriteria telah terpenuhi, maka pembatasan di daerah bisa dilakukan.

Airlangga menambahkan, didasari peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

Dia menyebut Mendagri Tito Karnavian akan membuat surat edaran yang akan dikirimkan kepada seluruh kepala daerah untuk menegaskan kebijakan pemerintah pusat itu.