KPA Catat 241 Kasus Konflik Agraria Sepanjang 2020, Anomali di Tengah Pandemi

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai, jumlah ini sebagai anomali karena konflik terus terjadi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi serta membatasi pergerakan orang.

"Ketika terjadi minus perekonomian nasional dan juga penerapan PSBB yang membatasi ruang gerak, termasuk ruang gerak investasi dan modal, justru perampasan tanah berskala besar di tahun 2020 tidak menurun," kata Dewi dalam acara Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Rabu (6/1/2021).

Dewi berpendapat, pandemi Covid-19 yang terjadi seharusnya ikut mengerem terjadinya konflik agraria karena kegiatan ekonomi yang menurun.

Sebab, kata Dewi, dengan adanya resesi ekonomi, rencana investasi dan ekspansi bisnis semestinya membuat perusahaan bersikap menahan diri dengan melakukan efisiensi bisnis.

Berdasarkan catatan KPA, total konflik agraria pada 2020 memang turun dibanding tahun sebelumnya, tetapi penurunan itu dinilai tidak sebanding dengan minusnya pertumbuhan ekonomi.

KPA juga mencatat jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing justru meningkat 28 persen dan 100 persen dibanding 2019.

"Ini anomali yang menurut kami cukup aneh karena justru ekspansi bisnis, ekspansi para pemodal, banyak dilakukan di sektor-sektor yang membutuhkan tanah skala besar seperti sektor perkebunan dan kehutanan," ujar Dewi.

Menurut Dewi, perusahaan-perusahaan justru memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan karena kondisinya tidak separah di wilayah perkotaan yang melesu akibat pandemi.

"Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria masih leluasa dan makin leluasa bergerak, itulah menjadi sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran masif perluasan investasi dan akumulasi kelompok badan usaha berskala besar," kata Dewi.

Berdasarkan data KPA, konflik agraria yang terjadi sepanjang 2020 paling banyak berasal dari sektor perkebunan sebanyak 122 kasus.

Selanjutnya, berturut-turut sektor kehutanan (41 kasus), infrastruktur (30), properti (20), pertambangan (12), fasilitas militer (11), pesisir kelautan (3), dan agribisnis (2).

Sementara, ditinjau dari luas lahan, ada 624.272,711 hektar lahan yang masuk dalam konflik agraria.

Sedangkan, jumlah korban terdampak konflik agraria sebanyak 135.332 kepala keluarga.