Saat Blusukan Mensos Risma Tuai Pro dan Kontra

Di hari pertama bertugas, Risma lansgung blusukan ke kawasan aliran Sungai Ciliwung di dekat Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat.

Selain itu ia juga mengunjungi salah satu kolong jembatan di sekitar aliran Sungai Ciliwung bersama para stafnya.

Saat blusukan, Risma berbincang dengan para pemulung dan gelandangan yang ia temui. Kala bertemu dengan seorang pemulung, ia menanyakan hasil sehari-hari yang didapat dan kondisi rumah yang dijadikan tempat tinggal.

Tak hanya di sekitaran Kemensos, Risma juga blusukan ke Pluit, Jakarta Utara, tepatnya di kolong Tol Pluit. Saat berdialog dengan para tunawisma di sana, Risma menjanjikan bakal mencarikan anak-anak mereka beasiswa.

Sedianya usai pelantikannya sebagai menteri di Istana Negara, Risma juga telah menyampaikan bakal tetap blusukan selama menjabat Mensos.

Menurut Risma, ia bisa melihat langsung permasalahan sosial bila turun langsung ke lapangan melalui blusukan. Dengan demikian ia bisa menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Tuai pro dan kontra

Blusukan intensif yang dilakukan Risma di Jakarta pun menuai beragam pro dan kontra. Pendapat yang kontra muncul dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyatakan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusia gerobak?" kata Irwandi saat dihubungi.

Irwandi kembali menekankan bahwa pihaknya sudah berkali-kali berusaha menertibkan tunawisma yang ada di wilayah Jakarta Pusat.

Salah satunya dengan menawarkan mereka untuk tinggal di rumah susun. Namun, kata Irwandi, rusun itu tidak ditinggali dan mereka justru kembali menggelandang di jalan.

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

Ia berpendapat, apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa masyarakat miskin tidak merasa ditinggalkan oleh negara. Ia pun menilai, kepemimpinan Risma terbukti mampu membawa kemajuan keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Surabaya.

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," ujar dia.

Hasto menambahkan, kegiatan blusukan Risma sebagai Mensos tak hanya dilakukan di Jakarta. Ia mencontohkan, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, untuk bertemu dengan para penyandang disabilitas pada akhir tahun 2020.

Adapun warganet juga beragam dalam menanggapi blusukan Risma. Ada yang menyambut dengan komentar positif namun ada pula yang menuding Risma melakukan pencitraan dan dihubung-hubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Pilpres 2024.

Pasalnya, Risma kerap masuk dalam radar survei sebagai Capres potensial di Pilpres 2024. Terbaru, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consuting (SMRC) pada November 2020, Risma masuk dalam daftar 7 besar Capres potensial 2024 dengan elektabilitas 3,1 persen.

Blusukan dan panggung politik

Menanggapi fenomena blusukan yang dilakukan Risma, pengamat politik Hendri Satrio menilai apa yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta-merta dihubung-hubungkan dengan pencalonan di Pilkada DKI 2022 dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, dengan blusukan, Risma tentu ingin memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma. Menurut Hendri seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan yang sifatnya makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi. Hal itu terbukti dari dugaan suap yang dilakukan mantan Mensos Juliari Batubara.

Karena itu, Hendri menyarankan Risma melakukan blusukan secukupnya lalu menjadikan hasil blusukan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang makro dan sistemik di Kemensos.

Ia pun menyadari Risma merupakan Capres potensial. Kendati demikian, ia menyarankan Risma tak perlu terlalu memikirkan panggung politik di Pilpres 2024. Sebabnya hal itu akan datang dengan sendirinya jika kinerjanya bagus sebagai Mensos.

“Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.