Salin Artikel

HUT ke-17 KPK, Firli Bahuri: Intimidasi dan Ancaman Adalah Konsekuensi

Firli mengatakan, intimidasi dan teror yang diterima oleh pegawai KPK tersebut merupakan konsekuensi dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Firli dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 KPK yang jatuh pada Selasa (29/12/2020) hari ini.

"Intimidasi dan ancaman atas keselamatan jiwa dan raga hingga kekerasan/serangan fisik langsung kepada insan KPK adalah contoh konsekuensi yang telah kami hadapi dalam perjuangan memberantas laten korupsi di negeri ini," kata Firli dalam siaran pers, Selasa.

Firli menegaskan, teror dan serangan yang ditujukan kepada insan KPK tidak akan membuat takut atau menciutkan nyali KPK dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, teror-teror tersebut justru menjadi penyemangat bagi KPK untuk terus memberantas korupsi di Indonesia.

"Jika parameter konsekuensi adalah perjuangan, insya Allah segenap insan KPK, siap dan ikhlas menerima, menghadapi dan melaluinya," ujar Firli.

Ia pun mengakui bahwa masih ada orang-orang yang dapat melakukan korupsi kendati tidak sedikit pula upaya korupsi yang dapat dicegah KPK.

"'Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga, kejahatan korupsi yang mereka tutup rapat, akhirnya dapat kami kuak, di mana para pelaku korupsi mulai dari kelas teri hingga kelas kakap (big fish) kita seret ke meja hijau dan uang rakyat yang mereka korupsi dikembalikan ke negara," kata dia.

Firli juga meminta masyarakat untuk berperan aktif memberi informasi dugaan korupsi agar dapat ditelusuri dan dibongkar oleh KPK.

Sejak KPK berdiri pada 2003, kasus teror dan intimidasi memang silih berganti menimpa pegawai KPK.

Kasus yang paling menonjol adalah penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan pada 2017.

Selain itu, pelemparan bom molotov ke rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif pada 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/29/19151911/hut-ke-17-kpk-firli-bahuri-intimidasi-dan-ancaman-adalah-konsekuensi

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke