Yasonna Harap Eddy Hiariej Bantu Hadirkan Produk Hukum Berkualitas

Hal itu disampaikan Yasonna dalam acara perkenalan Wamenkumham, penyerahan SK CPNS, dan serah terima jabatan pimpinan tinggi Kemenkumham di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

"Saya sangat berharap Pak Wamen membantu saya, khususnya dalam hal pembentukan regulasi yang menjadi core business Kemenkumham," kata Yasonna dikutip dari siaran pers.

Yasonna mengatakan, pembentukan regulasi adalah isu strategis yang harus disukseskan dan tidah bisa ditawar-tawar lagi.

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, Edward yang akrab disapa Eddy bukanlah sosok asing baginya.

Ia menyebut Eddy merupakan teman diskusi dalam membahas persoalan hukum, khususnya terkait pembentukan regulasi.

"Saya yakin, pilihan Bapak Presiden kepada Prof Eddy sangat tepat karena Beliau sangat paham kaidah hukum dan penerapannya dalam regulasi," ujar Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Yasonna juga menyerahkan Surat Keputusan kepada perwakilan CPNS Kemenkumham 2019 serta melaksanakan serah terima jabatan kepada sejumlah pimpinan tinggi.

Kepada para CPNS, Yasonna mengingatkan untuk menjaga integritas, memiliki sopan santun, dan menjauhi penggunaan narkoba.

"Secerdas apa pun manusia, dia tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak mempunyai sikap dan sopan santun yang baik. Juga jangan sekali-sekali bermain dengan narkoba. Sekali mencaoba, kalian telah menggali liang kubur untuk diri sendiri," kata Yasonna.

Sementara, kepada para pimpinan tinggi, Yasonna berpesan agar memperlihatkan kinerja yang lebih dari biasa.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik Eddy sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Rabu (23/12/2020) lalu.

Selain Eddy, Jokowi juga melantik empat orang wakil menteri yakni yakni Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sebelum menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy dikenal sebagai guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.