Salin Artikel

PKS Tegaskan Tetap Jadi Oposisi, tetapi Bukan Sekadar Asal Beda

Hal tersebut disampaikan Syaikhu usai Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang digelar secara virtual, Minggu (27/12/2020).

"Terkait dengan koalisi, PKS tetap dalam keputusannya untuk menjadi oposisi. Kami juga bukan sekedar oposisi asal beda ya," kata Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, oposisi yang dimaksud adalah mengkritik pemerintah apabila program dan kebijakan pemerintah tidak pro rakyat.

Namun, apabila kebijakan pemerintah pro rakyat, PKS akan memberikan dukungan.

"Kalau memang program-program pemerintah baik dan positif kami akan dukung," kata Syaikhu.

"Tetapi kalau program-program pemerintah ternyata akan merugikan masyarakat, membawa kesengsaraan bagi masyarakat, tentu kami akan kritisi secara konstruktif," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Syaikhu mengatakan, Muswil V PKS ini telah dihadiri sekitar 1.000 peserta di Zoom meeting dan telah ditonton sebanyak 35.000 penonton di YouTube.

Ia juga mengatakan, dari 34 DPW yang ditunjukkan dalam Muswil V, sebanyak 19 wajah baru dalam kepengurusan DPW.

"Saya kira itu, dari 34 DPW ini 19 wajah baru, jadi lebih 50 persen ini ada wajah baru sehingga ini juga menunjukkan regenerasi kepemimpinan secara baik," ucap Ahmad Syaikhu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/28/08044651/pks-tegaskan-tetap-jadi-oposisi-tetapi-bukan-sekadar-asal-beda

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke