Salin Artikel

Enam Menteri Baru Diharapkan Jadi Menteri Seluruh Rakyat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam menteri yang baru saja ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat sungguh-sungguh menjadi menteri dari rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menanggapi tentang reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada Selasa (22/12/2020). 

"Para menteri terpilih untuk menjadi menteri yang sungguh-sungguh menjadi menteri rakyat Indonesia," ujar Saleh kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

Saleh mengatakan, apa pun latar belakang politik, organisasi masyarakat, atau kelompok sosial, keenam menteri baru tersebut harus menjadi menteri bagi seluruh kalangan.

Oleh karena itu, kata dia, pelayanan pun harus dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Menjadi menteri di masa pandemi bukan hal yang mudah karena tantangannya sudah jelas, yaitu bagaimana agar kita bisa segera memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia dan bagaimana segera bisa memulihkan kondisi perekonomian," kata Saleh.

Ia pun berharap para menteri terpilih dapat berkontribusi positif untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya pun siap memberikan kritik dan masukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan agenda Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (23/12/2020).

Keenam menteri baru tersebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

Kemudian Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Mereka semua telah resmi dilantik pada Rabu (23/12/2020) pagi di Istana Negara, Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/14053741/enam-menteri-baru-diharapkan-jadi-menteri-seluruh-rakyat-indonesia

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke