Wagub DKI Jakarta: Tak Ada Perayaan Tahun Baru 2021

Ini merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian serta Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat.

"Tahun ini kami tiadakan. Tidak ada perayaan tahun baru," ujar Riza dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Melalui aturan dalam Ingub No 64/2020, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta diminta mengatur jumlah karyawan yang bekerja di kantor atau tempat kerja dalam satu waktu bersamaan paling banyak 50 persen.

Jam operasional kantor juga dibatasi paling lama sampai dengan pukul 19.00, kecuali yang menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat dan kedaruratan.

Kemudian, untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penangung jawab kafe, restoran, bioskop, dan tempat wisata, jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 21.00.

Khusus tanggal 24-27 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, jam operasional dibatasi paling lama sampai pukul 19.00.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta melakukan pengecekan surat keterangan hasil tes cepat antigen terhadap pelaku perjalanan.

Riza pun mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan memangkas cuti bersama di akhir tahun.

Ia berharap, dengan kebijakan tersebut serta peraturan yang diterbitkan Pemprov DKI, lonjakan kasus Covid-19 dapat dicegah.

"Mudah-mudahan bisa mengurangi orang berkerumun dan keluar rumah," kata dia. 

Sementara itu, terkait penanganan pandemi Covid-19, Riza mengatakan, Pemprov DKI terus memperbanyak jumlah pengetesan dengan metode tes usap (swab test).

Menurut dia, upaya memperkuat 3T (tracing, testing, treatment) atau pelacakan, pengetesan, dan pengobatan merupakan kunci memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Riza pun mengatakan, jumlah tes di DKI Jakarta saat ini bahkan sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1.000 orang per satu juta penduduk dalam satu pekan.

Riza menyebut, rata-rata pengetesan Covid-19 di DKI Jakarta saat ini mencapai 7.000 sampai 9.000 tiap pekan.

"Sepekan terakhir ini 82.392 tes PCR yang kami lakukan. Artinya kami ini delapan kali lebih tinggi dari standar WHO," tutur dia.

Dia mengatakan, tantangan menangani pandemi di DKI Jakarta terbilang berat. Sebab, sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI, Riza pun bersyukur saat ini tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di DKI terus meningkat, sedangkan angka kematian menurun.

"Itu artinya penanganan kita baik. Yang paling penting temukan masalahnya, atasi masalahnya. Itu yang kami lakukan," kata dia.