Sidang Uji Materi UU Narkotika, Pemohon Nilai Larangan Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Merugikan

Dalam sidang yang disiarkan secara daring tersebut, pemohon mempermasalahkan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika.

"Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para pemohon karena pelarangan narkotika golongan I, pemohon tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan tertinggi dengan menggunakan narkotika golongan I," kata kuasa hukum pemohon Ma'ruf Bajammal.

Adapun para pemohon adalah tiga orang ibu yang anaknya mengidap penyakit dan membutuhkan perawatan menggunakan terapi dengan Cannabidiol (CBD oil) yang terbuat dari ekstrak ganja. Ganja termasuk dalan narkotika golongan I.

Ma'ruf mengatakan, sudah banyak negara yang menggunakan ganja sebagai obat terapi beberapa penyakit.

Sementara di Indonesia, penggunaan narkotika golongan I masih dilarang dan membuat para pemohon kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan untuk anak-anaknya.

"Bahwa narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 8 ayat 1 UU Narkotika telah terbukti bertentangan dengan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945," ucap dia.

Adapun pemohon pertama adalah seorang ibu bernama Dwi yang anaknya awalnya menderita pneunomia namun akibat kesalahan diagnosa pengobatan menjadi meningitis.

Dwi pun mendengar adanya terapi CBD oil dan menjalani terapi tersebut pada tahun 2016 di Australia. Hasilnya kesehatan anak Dwi mulai membaik.

Sementara pemohon kedua adalah Santi, yang anaknya normal sejak lahir namun kesehatannya menurun saat menginjak taman kanak-kanak.

Ia pun disarankan temannya yang merupakan warga negara asing untuk melakukan terapi CBD oil.

Namun, Santi tidak berani melakukannya karena ada larangan narkotika golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan, pemohon ketiga adalah Novia yang anaknya menderika epilepsi dan tidak bisa menggunakan terapi CBD oil.

Selain tiga orang tersebut, beberapa lembaga lainnya juga ikut menjadi penggugat yakni ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, Yakeba dan EJA.