Salin Artikel

Anggota DPR Sarankan Keluarga 6 Simpatisan Rizieq Shihab Buka Komunikasi dengan Polri

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar pihak keluarga bisa menanyakan perihal peristiwa tersebut.

"Saya menyarankan kepada keluarga korban dan tim pendamping untuk bisa membuka komunikasi juga dengan Propam Mabes Polri, untuk menanyakan bagaimana barang-barang yang dimiliki korban? kemudian apa saja tindak lanjut dari Propam?" ujar Taufik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama keluarga enam simpatisan Rizieq Shihab yang ditembak personel Polri, Kamis (10/12/2020).

Menurut Taufik, tidak ada salahnya pihak keluarga membuka komunikasi dengan kepolisian.

Hal itu dilakukan supaya pihak keluarga mengetahui informasi yang diinginkan maupun sebaliknya.

"Menurut saya, komunikasi seperti ini tidak ada salahnya untuk dibuka dengan pihak Propam Mabes Polri," terang dia.

Di samping itu, pihaknya turut berbelasungkawa atas meninggal enam simpatisan Rizieq Shihab tersebut.

"Saya juga turut berbelasungkawa atas kehilangan anggota keluarga yang dikasihi," imbuh Taufik

Keenam jenazah anggota laskar khusus FPI yang tewas ditembak polisi sudah dimakamkan pada Rabu (9/12/2020) pagi.

Lima jenazah yang dimakamkan di Megamendung, Kabupaten Bogor yakni Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan (26), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Reza (20). Sementara jenazah Luthfil Hakim (25) dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat

Enam jenazah itu selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Kramatjati Jakarta Timur, pada Selasa malam dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Keenam jenazah tersebut sempat dishalatkan di dekat markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/19023411/anggota-dpr-sarankan-keluarga-6-simpatisan-rizieq-shihab-buka-komunikasi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke