Salin Artikel

Survei LSI: Persepsi Publik terhadap Efektivitas Kinerja KPK Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, persepsi publik terhadap efektivitas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun tajam. Persepsi tersebut dilihat berdasarkan perbandingan antara hasil survei LSI pada Desember 2018 dan Desember 2020.

“Ada pandangan masyarakat bahwa KPK ini kinerjanya cenderung makin kurang efektif,” kata Djayadi dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Berdasarkan survei LSI selama 29 November hingga 3 Desember 2020, KPK menjadi lembaga paling dikenal masyarakat dalam langkah pemberantasan korupsi.

Sebesar 90,1 persen responden yang tahu tentang KPK, 64,7 persen di antaranya menilai KPK efektif dalam memberantas korupsi.

Jika dibandingkan dengan hasil survei pada Desember 2018, responden yang menilai kinerja KPK efektif sebanyak 84,9 persen. Artinya terjadi penurunan sekitar 20 persen.

Presiden dan polisi juga termasuk lembaga yang paling dikenal publik dalam memberantas korupsi.

Djayadi menuturkan, pandangan responden terhadap kinerja presiden dan polisi juga menurun, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang dialami KPK.

Sebesar 75,7 persen responden pada Desember 2018 berpandangan kinerja presiden efektif dalam memberantas korupsi. Jumlahnya kemudian menurun menjadi 67 persen pada hasil survei Desember 2020.

“Polisi juga mengalami penurunan efektivitas dari 65,5 (persen pada Desember 2018) menjadi 59,7 (persen di Desember 2020),” kata Djayadi.

Djayadi menuturkan, hasil survei yang ia paparkan bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan. Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak.

Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon dengan responden. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/20200901/survei-lsi-persepsi-publik-terhadap-efektivitas-kinerja-kpk-menurun

Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke