Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat tata kelola sektor keamanan di negara-negara pascakonflik.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peace building and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform, yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (3/12/2020).

“Situasi di negara-negara pascakonflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19," kata Mahendra, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional dan akuntabel, sebagai respons atas tantangan keamanan terkini serta mencegah terulangnya konflik.

Pertama, Mahendra menilai pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.

Ia mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil dan perempuan.

“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," kata dia.

Hal kedua yang ditekankan yakni perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.

“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai," imbuhnya.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peace bulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi.

“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," kata Mahendra.

Dalam kaitan ini, menurut dia, PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.

Mahendra juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi pada awal 2000-an.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," tutur Mahendra

Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Grace Naledi Mandisa Pandor selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Pertemuan menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika Bintou Keita, ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan Alexander Zouev, serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.

Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain: Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.