Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Menurut Elina, data yang tidak akurat atau tidak sinkron tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan yang dilakukan di tengah pandemi.

"Karena kalau data Covid-19 seperti yang kita lihat dan ini jadi pertimbangan utama, sulit untuk dimengerti mengapa tiga perhelatan besar itu diizinkan," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Adapun tiga perhelatan besar yang dimaksud Elina adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, libur akhir tahun, dan sekolah tatap muka Januari 2021.

Ia pun kembali mempertanyakan apabila pemerintah menjadikan data harian Covid-19 yang nyatanya tidak akurat itu, sebagai pertimbangan penentuan kebijakan.

"Pemerintah pasti ada berbagai pertimbangan lain selain data Covid-19. Sulit dimengerti apabila data Covid jadi pertimbangan utama," ujarnya.

Elina meminta agar pemerintah menjelaskan kepada publik apa alasan pilkada, liburan akhir tahun tetap dilaksanakan serta sekolah tatap muka bisa diberlakukan.

Sebelumnya, diketahui bahwa ditemukan perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Hal tersebut juga sudah diakui pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Namun, Wiku tidak menjelaskan penyebab perbedaan data tersebut. Melainkan, ia menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemda dan pemerintah pusat terus dilakukan.

"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Sementara itu, diketahui dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan mengadakan Pilkada serentak pada Rabu (9/12/2020).

Selain itu, libur akhir tahun juga tetap diadakan dengan catatan, pemerintah memangkas libur panjang tersebut selama tiga hari.

Lalu pada Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyatakan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.