Salin Artikel

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Menurut dia, perbedaan data menunjukkan pemerintah belum serius dalam memberikan informasi seputar kasus Covid-19 kepada masyarakat.

"Kita jadi bertanya-tanya, sistemnya ini bagaimana? Setelah 9 bulan pandemi ini, kok soal sistem masih jadi kendala?" kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Ia mengaku heran dengan kondisi Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini setelah ditemukannya perbedaan data kasus harian pusat dengan daerah.

Jika hal ini terus dilakukan, Elina khawatir masyarakat tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi, baik keputusan bepergian, atau bisnis sekalipun.

"Ketika ada data-data delay seperti ini, artinya kita tidak memberikan masyarakat informasi yang terkini untuk membantu mereka mengambil keputusan. Masyarakat akan merasa, daerah ini aman tidak ya, dan ketika ada lonjakan kasus di daerah baru semua panik," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, kasus wabah di Indonesia tidak hanya soal Covid-19 saja melainkan masih ada TBC dan penyakit lainnya.

Oleh karena itu, Elina kembali mempertanyakan soal sistem yang dimiliki Indonesia untuk memberikan informasi atau data kepada masyarakat atas wabah atau bencana.

Bahkan, ia menduga bahwa sistem yang dijalankan masih secara manual sehingga muncul keterlambatan data yang berakibat data tidak sinkron antara pusat dan pemda.

"Apakah masih manual? Apakah tidak ada kewajiban memasukkan data misalnya dari Kabupaten ke Provinsi harus setiap hari setiap jam berapa. Lalu provinsi ke pusat harus jam berapa masuknya. Ini yang jadi pertanyaan," ucap Elina.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui adanya perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Selain itu, jika berbicara tentang laporan kasus baru di Papua yang menunjukkan lonjakan 1.755 kasus.

Wiku menyatakan bahwa laporan itu merupakan akumulasi dari jumlah kasus pada hari-hari sebelumnya.

"Akumulasi dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sejak 19 November 2020 hingga hari ini," ujar Wiku dalam konferensi pers yang digelar daring pada Kamis (3/12/2020).

Ia melanjutkan, hal ini terjadi karena masalah pencatatan yang belum optimal.

"Angka (penambahan kasus baru) yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara real time," papar Wiku. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/12055621/kawalcovid19-mengherankan-pandemi-sudah-9-bulan-tapi-pendataan-kasus-masih

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke