Salin Artikel

Angka Kematian Jateng Selisih hingga 1.000 Orang, Epidemiolog Ingatkan Potensi Mismanajemen Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman memberikan tanggapan atas perbedaan jumlah data pasien meninggal dunia akibat Covid-19 yang dilaporkan Satgas Penanganan Covid-19 dengan data dari Pemprov Jawa Tengah.

Perbedaan data tersebut terpaut hingga lebih dari 1.000 kasus kematian.

Menurut Dicky, temuan itu harus ditelusuri lebih lanjut.

"Apakah ini kesengajaan atau tidak, ini harus ditelusuri. Kalau terjadi dalam waktu lama ya ini berarti ada persoalan di manajemen data," ujar Dicky ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

"Tetapi, yang jelas apabila ada mismanajemen data, maka itu berbahaya. Mismanajemen data dalam wabah apalagi saat kondisi pandemi itu memiliki implikasi yang serius," lanjutnya.

Dicky mengingatkan, pencatatan data pasien yang meninggal dunia tidak bisa dianggap remeh.

Sebab, hal tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. Selain itu, ada persoalan ekonomi yang harus diatasi sebagai dampak pandemi.

"Bagaimana kita bisa cepat pulih apabila pengendaliannya tidak didasarkan dengan pengelolaan data yang baik?" tegas Dicky.

Lebih lanjut, dia menyebut, angka kematian merupakan indikator sangat valid untuk melihat performa pengendalian pandemi di suatu wilayah.

Dicky mengingatkan, apabila ada kematian, maka pengendalain di wilayah atau negara itu tidak berhasil.

"Ya tidak optimal, tidak akan disebut sukses. Tak ada negara yang disebut sukses menangani pandemi apabila ada kematian," katanya.

"Jadi kalau ke arah sukses itu ada penurunan angka kematian. Kemudian ketika disebut sukses itu angka kematian nol. Ini yang harus dipahami," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang pada Kamis (26/11/2020) atau kemarin.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan laman https://corona.jatengprov.go.id/data, tercatat total ada 3.459 pasien tutup usia akibat Covid-19.

Dengan demikian, terdapat selisih data sebanyak 1.262 antara Satgas dengan pemerintah provinsi.

Saat dimintai tanggapan terkait perbedaan itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini proses sinkronisasi data masih dalam perkembangan.

"Sinkronisasi data masih on progress," ujar Wiku kepada Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

"Pada intinya sinkronisasi data daerah dan pusat selalu membutuhkan penyempurnaan agar bisa konsisten dari waktu ke waktu," tuturnya.

Wiku menegaskan, pada intinya pemerintah selalu berupaya mencapai interoperabilitas (kapabilitas dari suatu sistem) data dengan seluruh daerah.

"Hal itu dilakukan melalui peningkatan yang berkelanjutan," ucap Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/06482081/angka-kematian-jateng-selisih-hingga-1000-orang-epidemiolog-ingatkan-potensi

Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke