Pesan Wapres untuk Pimpinan MUI, soal Sikap Moderat hingga Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan tiga pesan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025, saat acara penutupan Musyawarah Nasional X MU, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya, Ma'ruf merupakan Ketua Umum MUI dan menjadi ketua umum nonaktif setelah terpilih menjadi Wakil Presiden.

"Saya selaku Wakil Presiden dan juga sebagai alumni pimpinan MUI benar-benar ingin menitipkan tiga hal yang saya nilai sangat penting," kata Ma'ruf.

Pertama, Ma'ruf berharap agar MUI teguh dalam menjaga dan mendorong pengarusutamaan Islam Wasathiyah.

Hal tersebut mencakup cara berpikir, bersikap dan bertindak secara moderat (tawassuth), tidak berlebihan (ifrathi), tidak berlaku masa bodoh (tafrithi), tidak terlalu rigid (tasyaddudi), dan tidak terlalu longgar atau permisif (tasahuli).

"Komitmen untuk tetap menjadikan Islam Wasathiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI di masa yang akan datang," kata Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf meminta MUI terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan. Ia mengatakan, prinsip yang bisa dijadikan landasan upaya perbaikan tersebut adalah melakukan perbaikan kepada yang lebih baik secara terus menerus (continuous improvement). 

"Melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan tersebut diharapkan MUI semakin lebih baik dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah)," kata dia.

Ketiga, Ma'ruf meminta agar MUI terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi keuangan syariah di Tanah Air. Pasalnya, hal tersebut merupakan basis dan tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar umat.

"Dan telah menjadi bagian integral dari struktur perekonomian nasional," ucap Ma'ruf.

Adapun dalam Munas MUI, Ma'ruf terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025.

Sementara, Ketua Umum MUI periode 2020-2025 kini diemban oleh K.H. Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).