Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dikawal agar Sampai dan Tepat Sasaran

Hal tersebut dikarenakan letak geografis Papua yang berbeda dengan daerah lainnya di Tanah Air.

"Saya mohon dukungan semua pihak khususnya dari TNI-Polri untuk ikut membantu mengawal tenaga penyalur bantuan-bantuan ini supaya aman, lancar penyalurannya dan betul-betul sampai di tangan keluarga penerima manfaat (KPM)," kata Muhadjir saat kunjungan kerja ke Papua, dikutip dari siaran pers, Rabu (25/11/2020).

Muhadjir megatakan, pola pemberian bantuan dari pemerintah di Papua cukup berbeda dengan wilayah lain.

Hal tersebut menyebabkan tidak semua bantuan bisa disalurkan secara biasa sehingga harus ada cara yang dilakukan secara luar biasa.

Ia mencontohkan, program sembako yang jika di tempat lain cukup menggunakan Bank Himbara tetapi di Papua sebagian besar kabupaten/kota atau wilayahnya tidak didukung sinyal yang kuat bahkan blank spot.

Sementara penyaluran melalui Bank Himbara membutuhkan sinyal yang kuat untuk melakukan transaksi dan penyalurannya.

"Oleh sebab itu, upaya optimalisasi guna memastikan bantuan sampai di tangan KPM dilakukan dengan menerapkan mekanisme alternatif, yaitu PT Pos mengantarkan bantuan program sembako Tunai ke KPM," kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga memastikan agar wilayah perbatasan di Papua tidak luput dari penyaluran bantuan tersebut.

Salah satunya adalah Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Kampung Skouw Sae merupakan gerbang terdepan Indonesia yang terletak di dalam Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia dengan Papua Nugini.

Masyarakat di wilayah perbatasan Skouw diketahui telah menerima berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah.

Mulai dari bantuan Program Sembako (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dalam kesempatan itu pula, Muhadjir menyerahkan secara simbolis bantuan dan jaminan sosial dari kementerian dan lembaga terkait.

Antara lain bansos program sembako, PKH, BST dari Kementerian Sosial, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bantuan Produktif usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta bantuan kredit usaha rakyat dari BNI.

Selain itu, diberikan pula bantuan masker dari BNPB, bantuan susu pertumbuhan, dan permainan penunjang pengetahuan untuk anak-anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Termasuk penyerahan berbagai program jaminan sosial seperti untuk tenaga pekerja informal dan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta penambahan kuota penerima bantuan iuran kesehatan dari BPJS Kesehatan.