Ombudsman: Pemerintah Jangan Hanya Sosialisasi Larangan Kegiatan Kumpulkan Massa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho mendorong Pemerintah bersikap lebih tegas dalam mencegah terjadinya kerumunan massa yang dapat menyebabkan penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Teguh menyusul terjadinya kerumunan massa di sejumlah acara yang dihadiri oleh pemipin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Yang kami harapkan kepada pemerintah adalah lebih fokus pada upaya pencegahan. Bukan hanya sosialisasi tapi memang tidak memberikan izin pada setiap upaya keramaian yang akan mengundang massa dalam jumlah besar, siapapun itu," kata Teguh saat dihubungi, Senin (16/11/2020).

Selain dengan tidak memberikan izin, menurut Teguh, Pemerintah juga dapat melakukan pendekatan personal pihak penyelenggara untuk tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak.

"Mau dari kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok manapun, selama mendatangkan massa dan menyebabkan munculnya potensi pandemi Covid, maka itu harus dihentikan, tidak diberikan izin," kata Teguh.

Teguh mengatakan, upaya pencegahan itu harus dilakukan sejak awal dan merupakan bagian dari fungsi deteksi yang dimiliki oleh intelijen, baik Badan Intelijen Negara atau Kepolisian RI.

Upaya penindakan dengan menjatuhkan denda, kata Agus, semestinya menjadi opsi terakhir apabila upaya pencegahan tidak diindahkan.

Teguh sendiri tidak menyarankan opsi pembubaran acara karena menurutnya akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya kembali menciptakan kerumunan massa.

"Karena bagaimanapun pembubaran konsekuensinya banyak. Konsekuensinya misalkan ada perasaan dikriminalisasi, kmd ada glorifikasi sebagai pahlawan, ini sebenarnya yang dikhawatirkan," kata dia.

Seperti diketahui, kegiatan Rizeq setelah tiba di tanah air telah menimbulkan kerumunan massa. Misalnya ketika ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan meninkahkan putrinya di Petamburan.

Pemerintah pun menjadi sorotan karena membiarkan kerumunan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun sempat menemui Rizieq yang semestinya tengah menjalani karantina selam 14 hari.

Selain itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga memberikan 20.000 buah masker untuk dibagikan dalam acara pernikahan putri Rizieq.

"Ini pesan yang sangat buruk terhadap masyarakat bagaimana pemerintah memberi dukungan kepada pihak yang mengadakan acara dengan jumlah sangat besar dalam masa pandemi," kata Teguh.