Salin Artikel

Pemerintah Buka Peluang Kerja Sama dengan Pfizer, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan Pfizer, perusahaan farmasi yang mengeklaim telah berhasil mengembangkan vaksin Covid-19.

Namun demikian, pemerintah saat ini tetap mengutamakan pengembangan vaksin Sinovac dan Sinopharm.

"Yang pasti orientasi pertamanya Sinovac dan Sinopharm. Tidak menutup kemungkinan (bekerja sama) dengan Pfizer," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Menurut Moeldoko, meski Pfizer mengeklaim efektifivitas vaksin buatannya, akan ada persoalan teknis terkait distribusi vaksin tersebut di Indonesia.

Pasalnya, vaksin itu harus disimpan dalam kondisi dingin. Sementara itu, suhu di Tanah Air tidak mendukung hal tersebut.

"Untuk daerah-daerah seperti kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan karena jaring dinginnya itu, harus melalui suatu temperatur (cold chain), sehingga pada nanti pada saat distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebutkan, untuk mengembangkan suatu vaksin, pemerintah lebih dulu melihat persyaratan teknisnya. Selain itu, dipertimbangkan pula efektivitas dan ketersediaan calon vaksin.

Jika hal-hal tersebut dinilai positif, barulah vaksin dikembangkan di Indonesia.

Kendati demikian, Moeldoko menekankan, pemerintah tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak manapun terkait vaksin Covid-19 ini.

"Saya pikir ini sebuah kesempatan bagi pemerintah adalah semaksimal mungkin bisa menyelamatkan masyarakatnya," kata Moeldoko.

"Peluangnya banyak, di antaranya Eijkman juga mengembangkan vaksin Merah Putih, mungkin ada lagi pabrik vaksin lagi di Indonesia mungkin, semuanya akan pasti jadi pertimbangan," tuturnya.

Diberitakan, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Selasa (10/11/2020) bahwa harapan memiliki vaksin Covid-19 di akhir tahun semakin nyata setelah pengobatan eksperimental Pfizer menunjukkan hasil yang sangat menjanjinkan.

Namun, karena vaksin itu dibuat dengan teknologi baru yang menggunakan mRNA sintesis untuk mengaktifkan sistem kekebalan terhadap virus, ada tantangan khusus.

Vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu minus 70 derajat celsius atau lebih rendah, setara dengan musim dingin di Antartika.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan kembali seruan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendistribusikan dosis vaksin yang adil begitu tersedia.

"Seperti yang sudah kami prediksi, kami akan mendapat vaksin pada akhir tahun ini, dan Pfizer sangat menjanjikan," kata Tedros pada pertemuan tingkat menteri tahunan WHO.

"Dan kami juga berharap lebih dan lebih," tambahnya seperti dilansir Reuters, Selasa (10/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/09291391/pemerintah-buka-peluang-kerja-sama-dengan-pfizer-tetapi

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke