Salin Artikel

Survei Sebut 40 Persen Masyarakat Enggan Divaksin Covid-19, Menko PMK: Butuh Waktu

Ia menanggapi hasil survei Populi Center baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 40 persen masyarakat yang menjadi responden tak bersedia divaksin Covid-19.

"Itu perlu waktu. Nanti pasti ada sosialisasi, ini kan memang semua masih disiapkan," ujar Muhadjir usai acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, Kamis (12/11/2020).

Muhadjir mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa dalam memberikan vaksin Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa.

Oleh karena itu, kata dia, mereka yang belum siap divaksin pun harus ditunggu sampai siap.

"Diberi penyadaran. Ada waktunya, kan tidak harus serta merta (divaksin)," kata dia.

Sebelumnya, lembaga Populi Center melakukan survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana penggunaan vaksin Covid-19.

Hasilnya, 60 persen masyarakat mengaku bakal bersedia menggunakan vaksin dari pemerintah. Sisanya mengaku enggan divaksinasi.

"Terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin guna mengakhiri pandemi Covid 19, sebesar 60 persen masyarakat bersedia menggunakan vaksin pembagian dari pemerintah, sedangkan sebesar 40 persen yang menjawab tidak bersedia," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Menurut survei, masyarakat yang mengaku tidak bersedia diberi vaksin mayoritas atau 46,5 persen menjawab takut akan bahaya atau risiko kesehatan. Kemudian, ada 15,2 persen yang menjawab tidak percaya pada vaksin.

Sisanya, sebanyak 13,3 persen mengaku tak bersedia menggunakan vaksin lantaran tak dapat memastikan kehalalan vaksin.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/12441591/survei-sebut-40-persen-masyarakat-enggan-divaksin-covid-19-menko-pmk-butuh

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke