Ganjar Menguat di Bursa Capres 2024, PKS: Dia Punya Kelebihan

Menurut Mardani, salah satu keuntungan yang dimiliki Ganjar adalah karena ia seorang Jawa dan berasal dari partai yang sama dengan Presiden Joko Widodo.

"Untuk capres, Ganjar apresiasi ya, karena satu, Jawa. Ganjar main di ceruk Pak Jokowi," kata Mardani dalam konferensi pers daring rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO), Rabu (28/10/2020).

Sementara, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua sosok tersebut kerap dilekatkan sebagai "non-Jokowi". Karena itu, Mardani menilai Prabowo dan Anies tidak "bermain" di ceruk Jokowi.

"Tidak ada figur yang main di ceruk Pak Jokowi, kecuali Ganjar. Sehingga wajar dia naik," tuturnya.

Kendati demikian, Mardani mengatakan masih ada potensi munculnya nama-nama baru yang tidak terduga.

Ia mencontohkan Jokowi yang namanya baru muncul pada 2012 saat menjelang Pilpres 2014.

"Nanti kita lihat 2022 siapa yang muncul. Siapa tahu yang tadi tidak ada disebut mulai muncul di 2022," ujar Mardani.

Nama Ganjar Pranowo kian populer di berbagai survei tentang pilihan Capres 2024.

Terkini, survei IPO menyatakan 17,9 persen responden akan memilih Ganjar jika diadakan pemilihan presiden (pilpres).

Kemudian, disusul Menteri Pertahanan Subianto (16,4 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (15,3 persen).

Ada pula nama eks cawapres pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno (8,8 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (6 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (4,2 persen).

Faktor responden memilih tokoh-tokoh tersebut, yaitu jujur (24 persen), merakyat (20 persen), pintar (19 persen), dan tegas (17 persen).

Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

IPO sampai saat ini belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.

IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.