Salin Artikel

Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati hak asasi manusia (HAM).

Ma'ruf mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, serta berkumpul yang dijamin konstitusi.

"Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi," ujar Ma'ruf dalam acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020 secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Namun, kata dia, dalam melaksanakan hak-hak tersebut harus diikuti kewajiban untuk menghormati HAM orang lain. Terutama dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat sehari-hari, termasuk berbangsa dan bernegara.

Hal itu pula yang membuat dibentuknya aturan hukum dengan tujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

"Namun demikian apabila masyarakat memiliki sikap dan pendapat yang berbeda, maka negara juga telah memiliki aturan hukum serta menyediakan saluran-saluran aspirasi yang dapat ditempuh secara konstitusional," tutur Ma'ruf.

Tidak hanya itu, Ma'ruf menuturkan, konstitusi menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Artinya, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan masyarakat umum, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral.

Termasuk nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/15410531/wapres-maruf-indonesia-merupakan-bangsa-yang-hormati-ham

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke