Salin Artikel

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Muhadjir mengatakan, indeks pembangunan pemuda (IPP) di Indonesia tidak hanya dilihat dari IPP itu sendiri tetapi juga dari 13 prioritas suistanable development goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs dibentuk untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengatasi masalah kemsikinan, ketimpangan, dan perubahan dunia dalam bentuk aksi nyata.

"Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan pemuda," kata Muhadjir dalam acara Dialog Nasional Pemuda Tahun 2020 secara daring, Senin (26/10/2020).

Secara nasional, IPP Indonesia hanya 51,50 yang masih rendah dibandingkan negara lainnya.

Begitupun dengan indeks di tingkat ASEAN dan global yang juga sangat rendah.

"Berdasarkan IPP baik di tingkat nasional, ASEAN, dan global serta 13 prioritas SDGs, maka sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lainnya berkolaborasi saling mendukung penyelenggaraan layanan kepemudaan," ujar Muhadjir.

Adapun 13 prioritas SDGs dalam pembangunan pemuda meliputi pemuda tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi layak.

Kemudian, terkait energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

"Untuk bisa mencapai target-target SDGs itu perlu banyak intervensi karena banyak indikator. Namun kita harus tetap optimsitis bahwa kita masih punya potensi untuk menyelesaikan baik sebagai obyek maupun subjek pembangunan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/18123401/singgung-rendahnya-indeks-pembangunan-pemuda-menko-pmk-ingatkan-kolaborasi

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke