Salin Artikel

Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Pasalnya, Ulin yang merupakan pegiat media sosial menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2019. Jabatan komisaris BUMN yang diberikan ke Ulin, menurut Ujang, adalah bentuk terima kasih Presiden.

"Bentuk imbal jasa atau kompensasi atas kesuksesan Ulin mengawal pemberitaan Jokowi di Pilpres," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

"Ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi ke Ulin, harganya itu ya komisaris. Sebagai bentuk terima kasih telah menjadi bagian dari sekrup pemenangan di Pilpres," tuturnya.

Ujang mengatakan, ketika seorang relawan memperjuangkan kemenangan calon pemimpin, ada timbal balik. Salah satunya diwujudkan dengan pemberian jabatan komisaris BUMN.

Menurut Ujang, bukan rahasia lagi jika BUMN menjadi tempat para relawan Pilpres mendapatkan imbalan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya relawan Pilpres yang kini menjabat sebagai petinggi BUMN.

"Menjadi relawan salah satu yang dikejar memang komisaris di BUMN," kata Ujang.

Praktik pemberian imbalan ini pun diprediksi masih akan terus terjadi pada kepemimpinan selanjutnya. Hal ini sulit untuk dihindari.

Menjadi persoalan apabila relawan yang ditunjuk menjadi komisaris tidak berkompeten. Jika kondisinya seperti itu, menurut Ujang, justru dapat membebani BUMN itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan BUMN tersebut, hal yang bisa diupayakan adalah menempatkan relawan yang kompeten dengan bidangnya.

"Persoalannya banyak relawan yang tak kompeten di bidangnya," tutur Ujang.

"Jika relawannya tak kompeten, justru ini hanya akan membebani dan menghancurkan BUMN," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ulin selama ini dikenal sebagai salah pegiat media sosial yang juga sekaligus relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor: SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Dilansir dari Kompas.tv, sebelum menjabat sebagai komisaris independen, Ulin sempat berkarier sebagai wartawan di Kontan hingga 2008. Setelah itu, ia mendirikan situs Beritasatu.com hingga 2013.

Pada saat bersamaan, ia juga menggeluti dunia investigasi privat dan konsultan sejumlah media daring. Pada 2019, ia ditunjuk sebagai salah satu tim media sosial kampanye Jokowi-Ma’ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/17142641/ulin-yusron-jadi-komisaris-bumn-dinilai-sebagai-imbal-jasa-jokowi

Terkini Lainnya

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke