Jokowi Perintahkan Ada Pelatihan dan Simulasi Penyuntikan Vaksin Covid-19

Persiapan ini termasuk untuk melakukan pelatihan dan simulasi.

"Lakukan pelatihan dan simulasi. Baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Kepala Negara juga menekankan soal akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19 ini.

Hal ini penting karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di 34 provinsi.

"Karena kita tahu penduduk kita ini gede banget, besar sekali, maka dipastikan bahwa proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap," kata dia.

"Saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah," lanjut dia.

Ia menekankan perlu dijelaskan secara gamblang kelompok masyarakat mana saja yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal beserta alasannya. Begitu juga soal harga vaksin, perlu ada penjelasan detail.

"Karena ini kan ada yang gratis ada yang mandiri atau berbayar sendiri. Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," ujar Presiden Jokowi.

Adapun pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan Astrazeneca.

Keempat, vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah.

Hal ini disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).