Salin Artikel

Meski Pandemi Covid-19, Wapres Minta Pencegahan Stunting Tetap Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pencegahan stunting tetap dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Salah satu langkah pencegahannya yakni dengan tetap melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Meskipun dalam masa pandemi Covid-19, program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting harus tetap dilakukan," ujar Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

Ma'ruf mengatakan, data Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya penurunan tajam jumlah kunjungan ke posyandu.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan karena dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan target pemerintah dalam pencegahan stunting.

"Karena itu diperlukan upaya-upaya yang inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Ma'ruf.

Ma'ruf tak ingin pandemi Covid-19 malah membuat jumlah anak stunting meningkat.

Sementara, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 dari saat ini sekitar 27 persen.

"Jangan sampai masa pandemi Covid-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan," kata dia.

Ma'ruf juga memastikan bahwa stunting harus dicegah bersama-sama agar bangsa ini tidak memiliki generasi penerus yang lemah.

Tidak hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan, dan ketakwaan, kata dia, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama," ucap Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/12494571/meski-pandemi-covid-19-wapres-minta-pencegahan-stunting-tetap-dilakukan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke