Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020). Pinangki merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra.

"Agenda sidangnya adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi kami," kata kuasa hukum Pinangki, Kresna Hutauruk, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Sidang tersebut sedianya digelar pada Rabu (7/10/2020). Akan tetapi, sidang ditunda karena kantor PN Jakpus ditutup sementara. Penutupan itu imbas adanya pegawai PN Jakpus yang positif Covid-19.

PN Jakpus sudah kembali beroperasi pada Kamis (15/10/2020) setelah ditutup sejak 7 Oktober 2020.

Adapun dalam kasus ini, Pinangki didakwa menerima uang 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat.

Pinangki didakwa menerima uang dari Djoko Tjandra terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara.

Atas perbuatannya, Pinangki dijerat Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Dari jumlah yang ia terima, Pinangki memberikan 50.000 dollar AS kepada rekannya dalam kepengurusan fatwa tersebut, Anita Kolopaking. Sementara, sisanya sebesar 450.000 dollar AS digunakan untuk keperluan pribadi Pinangki.

Pinangki membeli mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen atau hotel di New York, membayar tagihan kartu kredit, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan.

Oleh sebab itu, Pinangki juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.