PBNU Sesalkan Proses Legislasi UU Cipta Kerja Terburu-buru

Hal itu ia katakan terkait pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR yang dilakukan pada Senin (5/10/2020) lalu.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik," kata Said melalui keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Said mengatakan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang mencakup perubahan 79 undang-undang diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi yang luas dari semua pihak.

Ia juga menilai, pengesahan UU Cipta Kerja terutama di masa pandemi Covid-19 dan menimbulkan penolakan dari masyarakat adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk," ujar dia.

Menurut Said, niat baik membuka lapangan kerja melalui UU Cipta Kerja tidak boleh dicederai dengan membuka semua hal yang menjadi lapangan komersial terbuka bagi perizinan berusaha.

Termasuk, lanjut dia, sektor pendidikan tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Cipta Kerja, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha," ucapnya.

"Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya," ucap dia.

Adapun aliansi mahasiswa dan para buruh pada Kamis (8/10/2020) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa daerah dan terpusat di Istana Negara.

Mahasiwa menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas UU Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan dibeberapa tempat.

UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).