Salin Artikel

Ratusan Akademisi Desak Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 432 akademisi perguruan tinggi dalam dan luar negeri mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (8/10/2020) malam, para akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Tolak Omnibus Law menjelaskan pentingnya penerbitan Perppu.

Salah seorang perwakilan akademisi Herdiansyah Hamzah mengatakan, perppu pembatalan UU Cipta Kerja diperlukan sebagai langkah konstitusional yang diberikan wewenangnya UUD 1945.

"Sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperlihatkan kepekaan pemerintah dalam mendengar aspirasi rakyat," kata Herdiansyah.

"Lebih dari itu, di tengah situasi mendesak akibat pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah fokus kepada agenda penyelamatan nyawa dan hak-hak warga," tutur dia.

Selain itu, para akademisi meminta pemerintah untuk tidak menempuh cara kekerasan dalam menangani unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Terlebih, aksi unjuk rasa merupakan cara yang konstitusional bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan cara-cara represif dan melanggar HAM dalam menangani ekspresi politik warga," tutur dia.

"Semoga didengar dan Presiden Jokowi mempertimbangkannya," tambah Ferdiansyah.

Hingga Kamis malam, tercatat sudah ada lebih dari 432 akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Tolak Omnibus Law.

Akademisi tersebut berasal dari 119 perguruan tinggi di dalam negeri dan tiga perguruan tinggi di luar negeri.

"Diperkirakan akademisi yang bergabung jumlahnya akan semakin bertambah," tutur Herdiansyah.

Sebanyak 432 akademisi tersebut berasal dari:

1. IAIN Batusangkar

2. IAIN Jember

3. IAIN Salatiga

4. IAIN Samarinda

5. IAIN Tuluagung

6. INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON

7. INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

8. IPB

9. ITB

10. ITS

11. POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

12. POLTEKKES KEMENKES JAKARTA 2

13. PONDOK PESANTREN MA'HAD DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT

14. PRESIDENT UNIVERSITY

15. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM AMKOP MAKASSAR

16. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM JAYAKARTA

17. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM PERDAGANGAN

18. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

19. SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG

20. SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

21. SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER

22. SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA INDONESIA

23. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWAN LONG SAMARINDA

24. SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RS.DR.SOETOMO

25. SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL FATTAH LAMONGAN

26. STKIP PGRI JOMBANG

27. UIN ALAUDDIN MAKASSAR

28. UIN ALAUDIN

29. UIN JAKARTA

30. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

31. UIN YOGYAKARTA

32. UM BENGKULU

33. UM JAKARTA

34. UM LUWUK

35. UM MAKASSAR

36. UM SUMATERA BARAT

37. UM SURABAYA

38. UM SURAKARTA

39. UM YOGYAKARTA

40. UNIVERISTAS BORNEO TARAKAN

41. UNIVERSIRAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

42. UNIVERSIRAS WIJAYAKUSUMA SURABAYA

43. UNIVERSITAR PARAMADINA

44. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SAMARINDA

45. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

46. UNIVERSITAS AIRLANGGA

47. UNIVERSITAS ANDALAS

48. UNIVERSITAS BENGKULU

49. UNIVERSITAS BILLFATH LAMONGAN

50. UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

51. UNIVERSITAS BRAWIJAYA

52. UNIVERSITAS BUDILUHUR

53. UNIVERSITAS BUNG HATTA

54. UNIVERSITAS CENDERAWASIH

55. UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA (UCY)

56. UNIVERSITAS DARUL 'ULUM

57. UNIVERSITAS DIPONEGORO

58. UNIVERSITAS ESA UNGGUL

59. UNIVERSITAS GADJAH MADA

60. UNIVERSITAS HALU OLEO

61. UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

62. UNIVERSITAS HASANUDDIN

63. UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

64. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

65. UNIVERSITAS INDONESIA

66. UNIVERSITAS ISLAM ASSYAFIIYAH

67. UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

68. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

69. UNIVERSITAS ISLAM MALANG

70. UNIVERSITAS JAMBI

71. UNIVERSITAS JANABADRA

72. UNIVERSITAS JEMBER

73. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

74. UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA JAKARTA

75. UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

76. UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

77. UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

78. UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

79. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

80. UNIVERSITAS LAMPUNG

81. UNIVERSITAS MADAKO

82. UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

83. UNIVERSITAS MATARAM

84. UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

85. UNIVERSITAS MULAWARMAN

86. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

87. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

88. UNIVERSITAS NEGERI PADANG

89. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

90. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

91. UNIVERSITAS NUSA CENDANA

92. UNIVERSITAS PADJADJARAN

93. UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

94. UNIVERSITAS PALANGKARAYA

95. UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK

96. UNIVERSITAS PARAHYANGAN

97. UNIVERSITAS PATTIMURA

98. UNIVERSITAS RIAU

99. UNIVERSITAS SEBELAS MARET

100. UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

101. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

102. UNIVERSITAS SURABAYA

103. UNIVERSITAS SURAKARTA

104. UNIVERSITAS SYIAH KUALA

105. UNIVERSITAS TADULAKO

106. UNIVERSITAS TANJUNGPURA

107. UNIVERSITAS TELKOM

108. UNIVERSITAS TERBUKA

109. UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

110. UNIVERSITAS TRISAKTI

111. UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

112. UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM)

113. UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

114. UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

115. UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

116. UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

117. UPN VETERAN JAWA TIMUR

118. UPN VETERAN JAKARTA

119. UPN VETERAN YOGYAKARTA

Perguruan tinggi asing:

1. VICTORIA UNIVERSITY OF MELBOURNE

2. UNIVERSITAS PASSAU JERMAN

3. KING ABDUL AZIZ UNIVERSITY

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/22283591/ratusan-akademisi-desak-jokowi-terbitkan-perppu-pembatalan-uu-cipta-kerja

Terkini Lainnya

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju di Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju di Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke