Jelang Pilkada 2020, Wapres Ingatkan soal Netralitas ASN

Ia mengatakan, netralitas merupakan prinsip utama dari sikap dan perilaku ASN.

"Sebagai Wakil Presiden RI dan selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, saya selalu mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN," ujar Ma'ruf di acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional ASN, yang digelar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Rabu (7/10/2020).

Ma'ruf mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan siapa pun, baik pribadi, kelompok, maupun golongan.

Sebab, kata dia, netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air.

"Netralitas harus dilakukan seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi," kata dia.

Jika politisasi birokrasi terjadi, kata dia, tujuan untuk membangun birokrasi profesional semakin jauh.

Apalagi birokrasi profesional merupakan penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance).

Ma'ruf juga yakin bahwa menjaga netralitas ASN akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Bagi kepala daerah, kata dia, target-target kinerja pemerintahan akan tercapai dengan baik karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik.

Kemudian, bagi birokrasi, netralitas ASN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem merit serta membuat birokrasi menjadi independen, transparan, dan akuntabel.

"Bagi pegawai ASN, pengembangan karier akan lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja. Tidak dipengaruhi kedekatan ASN dengan penguasa atau tokoh berpengaruh," kata dia.

Sementara itu, bagi masyarakat, netralitas ASN akan menghasilkan kohesi sosial yang tinggi dengan masyarakat.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pun akan meningkat karena dilayani dan diperlakukan adil.