KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Salah satu anggota DPRD tersebut, Mesran, dan Sekretaris DPRD Jambi Emi Nopsiah akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CB (Cornelis)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu.

Sementara itu, tiga anggota DPRD periode 2014-2019 lainnya, yakni Meli Hairiya, Kusnindar, dan M Juber akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tadjudin Hasan, eks pimpinan Fraksi PKB pada DPRD Jambi.

Selain para saksi dari unsur DPRD Jambi tersebut, KPK juga memanggil lima saksi lain yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tadjudin.

Kelima saksi itu adalah mantan Kepala Dinas PUPR Jambi Dodi Irawan, wiraswasta Apif Firmansyah dan Muhammad Imaddudin, serta dua PNS Dinas PUPR Jambi Wahyudi Apdian Nizam dan Dheny Ivantriesyana.

Pemeriksaan para saksi tersebut rencananya dilakukan di Kantor Polda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kota Jambi.

KPK telah menetapkan enam tersangka baru dari unsur DPRD Jambi pada kasus ini yaitu mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019 Cornelis Buston dan dua Wakil Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Kemudian, eks pimpinan Fraksi PKB Tadjudin Hasan; eks pimpinan Fraksi PPP Parlagutan Nasution dan eks pimpinan Fraksi Restorasi Nurani Cekman.

Dalam kasus ini, para tersangka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah pejabat terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. KPK telah menjerat Zumi Zola dan beberapa pejabat terkait.

Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang.

Sementara itu, para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi.

Kemudian, membahas dan menagih uang "ketok palu", menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta.