Salin Artikel

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, pihaknya siap mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Covid-19 berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, BPJS Kesehatan akan membantu Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) menentukan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut perlu dilakukan karena vaksin akan tersedia secara bertahap sehingga penduduk Indonesia tidak dapat mengaksesnya dalam waktu bersamaan.

“BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data yang dibutuhkan,” kata Fachmi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Hal tersebut dikatakan Fahmi, saat menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI sekaligus Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN, Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI sekaligus Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, Gatot Eddy Pramono, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa (29/9/2020).

Andika pun berharap, data yang dikelola BPJS Kesehatan dapat membantu percepatan kesiapan dan pembangunan data penerima prioritas.

“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu verifikasi data sebelum vaksin tersedia,” kata Andika.

Sementara itu, Gatot mengatakan, pihaknya siap memberi dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola termasuk data-data pribadi peserta.

“Kamiingin percepatan, presiden sudah menginstruksikan penyusunan protokol pemberian vaksin termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat akan makin,” kata Gatot.

Hingga Selasa (1/9/2020), jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam memberi layanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama, serta 22.934 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mencakup puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/08583631/bpjs-kesehatan-akan-dukung-pembentukan-data-prioritas-penerima-vaksin-covid

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke