Salin Artikel

Kemendagri: Pemerintah Yakin Pilkada Bisa Jadi Alat Melawan Covid-19...

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

"Kondisi pandemi Covid-19 memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tapi dari awal ketika sepakat meneruskan tahapan, kami sudah sampaikan ke penyelenggara dan DPR bahwa pemerintah yakin pilkada bisa jadi instrumen, alat untuk melawan Covid-19 sepanjang settingan-nya tepat," ujar Akmal.

Akmal mengatakan, setting yang dimaksud adalah seluruh protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan seluruh pihak dengan disiplin dan patuh.

Meskipun demikian, pihaknya juga mengaku sangat memahami kondisi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan tersebut.

Hal itu pun menjadi salah satu penyebab kekhawatiran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang akan membentuk klaster baru saat banyak orang tak mematuhi protokol kesehatan.

"Tapi di sisi lain, kita butuh instrumen bersama. Ini pandemi yang tidak terjadi di satu daerah saja, tapi seluruh Indonesia. Ini pandemi yang sangat cepat penyebarannya sehingga dibutuhkan gerakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak bersama-sama," kata Akmal.

Menurut Akmal, pelaksanaan pilkada dengan pengelolaan yang tepat dan terukur secara baik justru akan membantu memerangi Covid-19.

Pilkada dinilainya merupakan instrumen tepat untuk melawan Covid-19 tersebut apabila pengelolaannya pun tepat.

"Kita butuh masker, hand sanitizer, cuci tangan, berbagai banyak hal. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau melaksanakan ini? Ada event pilkada, ini event yang bisa mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Apalagi dengan banyaknya pasangan calon kandidat di pilkada, kata dia, pemerintah, penyelenggara dan DPR bisa mendorong mereka untuk menyamakan ide bahwa saat ini harus fokus memerangi Covid-19 dan segala dampaknya.

Apabila hal tersebut bekerja, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan dahsyat untuk menggerakkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Namun saat ini banyak pihak yang mendesak agar pilkada tersebut ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/15354841/kemendagri-pemerintah-yakin-pilkada-bisa-jadi-alat-melawan-covid-19

Terkini Lainnya

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke