ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

"ICW meragukan kelengkapan berkas Kejaksaan Agung ketika melimpahkan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu.

Kurnia menuturkan, pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menjelaskan apa yang disampaikan Pinangki sehingga Djoko Tjandra dapat memercayai Pinangki.

Menurut Kurnia, mustahil buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra begitu mudah percaya kepada Pinangki yang juga tidak memegang jabatan penting di Kejaksaan Agung.

Kedua, JPU juga tidak menjelaskan langkah yang telah ditempuh Pinangki untuk menyukseskan action plan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

Ketiga, dakwaan JPU juga tidak mengungkap jaringan Pinangki dan Anita Kolopaking di MA serta upaya yang telah dilakukan Pinangki untuk memperoleh fatwa.

"Tentu dengan posisi Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, mustahil dapat mengurus fatwa yang nantinya kemudian diajukan oleh Kejaksaan Agung secara kelembagaan," kata Kurnia.

Keempat, JPU juga tidak mengungkap adanya oknum jaksa lain yang membantu upaya Pinangki mengurus fatwa di MA.

"Sebab, untuk memperoleh fatwa tersebut ada banyak hal yang mesti dilakukan, selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa," ujar Kurnia.

Diberitakan, Pinangki menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020) hari ini.

Pinangki didakwa menerima uang sebesar 500.000 dollar AS dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Atas perbuatannya itu, Pinangki dijerat Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Selain itu, Pinangki juga didakwa telah mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukar, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.

Akibatnya, Pinangki dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terakhir, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat dan dijerat Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.