Salin Artikel

Bertemu Lemhannas, Jokowi Terima Masukan soal Mewujudkan Ketahanan Pangan

Dalam pertemuan itu, tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI memberi masukan kepada Jokowi seputar ketahanan pangan.

Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaaan Lemhannas RI Edi Permadi yang ikut dalam pertemuan itu membeberkan lima masukan yang disampaikan ke Jokowi.

Pertama, terkait dengan lahan pangan atau food estate. Ia menyebut, food estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu, food estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.

Selain itu, diperlukan big data untuk peta pangan nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

"Perlu dimiliki integrated big data untuk peta pangan nasional dengan berbasis teknologi dan budaya pertanian mekanisasi modern, penyusunan clustering food estate yang diterima pasar," kata Edi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Masukan kedua terkait dengan tata kelola pangan atau food governance. Ia menyampaikan perlunya  (pmo) yang bertanggung jawab terhadap orkestrasi secara menyeluruh terkait integrasi model bisnis food estate dari hulu ke hilir. Juga untuk mengefektifkan peran Bulog sebagai jaring pengaman dan stabilisator harga untuk beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Masukan ketiga terkait dengan budaya pertanian (agriculture) transformasi organisasi petani. Ini antara lain terkait terjaminnya akses terhadap modal, mendorong tumbuhnya industri perantara dan produk jadi pertanian, pengurangan makanan sisa melalui kampanye nasional.

"Dan menafaatkan influencer berbagai jaringan media," ujar dia.

Masukan keempat terkait pemanfaatan lahan termasuk didalamnya proteksi alih fungsi lahan.

Hal ini mencakup inventarisasi lahan pertanian melalui big data, sinkronisasi dalam pemberian izin oleh lembaga yang tumpang tindih, serta pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif untuk pertanian.

"Yang kelima terkait dengan sumberdaya manusia dengan menyediakan tenaga terampil yang dapat terserap dari hilir hingga hulu beserta tenaga pendampingnya," kata Edi.

Ia menilai, perlu ada tenaga kerja sukarela untuk menyerap tenaga kerja korbah PHK Covid 19.

Selain itu, insentif berupa biaya program studi pangan di perguruan tinggi yang lebih fokus ke program studi berbasis beasiswa dan ikatan dinas.

Kelima usulan tersebut merupakan hasil kajian ketahanan pangan Lemhannas RI dan para pakar di bidangnya.

Edi menyebut, Presiden Joko Widodo menyambut baik usulan untuk merubah budaya pertanian menuju mekanisasi yang modern dan feasible agar dapat berkompetisi secara global dengan membuka lumbung pangan.

Jokowi menjelaskan, pemerintah mulai mendata 168.000 ha dari satu juta lahan gambut untuk ditanami padi, singkong dan jagung.

Ada juga 30.000 hektar lumbung pangan yang terletak di dataran tinggi Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang ditanami kentang dan bawang.

Selain itu, ada potensi lumbung pangan di Merauke, Papua seluas 4,25 juta ha. Presiden juga menyebut BUMN PT Perkebunan masih memiliki 13,5 juta ha dan berpeluang ditanami tanaman pangan.

Jokowi juga menerima usulan agar rakyat Indonesia untuk tidak membuang-buang makanan dan memperkuat budaya baru untuk menghargai makanan.

Kepala Negara juga sekaligus memberi masukan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai acuan, misalnya peringatan lembaga pangan dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan dunia. Lalu substitusi bahan pangan impor yakni beras dan jagung, serta mekanisasi pertanian dengan budaya baru berbasisikan petani milenial.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/22254451/bertemu-lemhannas-jokowi-terima-masukan-soal-mewujudkan-ketahanan-pangan

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke