Salin Artikel

Bawaslu Kesulitan Awasi Keterlibatan Anak pada Kampanye Pilkada di Media Daring

Menurut Abhan, kesulitan Bawaslu adalah mengawasi pelibatan anak dalam kampanye di konten media daring.

Karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19, salah satu dorongan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan kampanye para peserta adalah dengan memanfaatkan platform daring semaksimal mungkin.

"Didorong (kampanye) pertemuan daring tentu juga ada potensi terkait konten kampanye tidak ramah anak. Apalagi dunia maya sangat mudah dijangkau anak," ujar Abhan dalam acara penandatanganan surat edaran bersama (SEB) tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, Jumat (11/9/2020).

Ia mengatakan, dalam kampanye konvensional, KPU juga telah membatasi peserta, yaitu maksimal 50 orang untuk pertemuan terbatas dan 100 orang dalam kampanye rapat umum.

Dengan demikian, penggunaan media daring pun akan lebih didorong lagi untuk menghindari kumpulan masa yang dapat menyebabkan penularan Covid-19.

"(Meski dibatasi) bukan berarti anak tidak bisa datang ke lapangan (hadiri) rapat umum tapi bisa juga mereka menerima konten-konten kampanye (di media daring) yang tak mendidik," kata dia.

Abhan pun mengakui pengawasan secara fisik lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan kampanye yang dilakukan secara daring.

Apalagi, kata dia, anak-anak saat ini lebih familiar dengan gawai.

"Ini tantangan kami di Bawaslu yang fungsi dan tugasnya mengawasi tahapan pilkada ini," ucap dia.

Adapun SEB tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak ditandatangani oleh KPU, Bawaslu, KPAI, dan Kementerian PPPA.

Penandatanganan tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kegiatan kampanye politik yang mungkin akan dimanfaatkan para peserta Pilkada 2020.

Pilkada 2020 sendiri akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan pun diundur.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/15085061/bawaslu-kesulitan-awasi-keterlibatan-anak-pada-kampanye-pilkada-di-media

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke