ICW Desak KPK Segera Gelar Perkara Kasus Pinangki dan Tak Ragu Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pekan ini, bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

"ICW mendesak pada pekan ini KPK harus segera memanggil Kejaksaan, memanggil Kepolisian, untuk menggelar gelar perkara bersama," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi, Senin (7/9/2020).

ICW juga meminta KPK tidak ragu-ragu untuk mengambilalih penanganan perkara kasus Pinangki tersebut bila menemukan kejanggalan.

Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan untuk mengambilalih kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kasus Pinangki.

"Kalau ditemukan kejanggalan berdasarkan pasal 10A undang-Undang KPK, maka tidak ada pilihan kecuali KPK men-takeover kasus tersebut," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, publik sudah gerah dengan Kejaksaan Agung yang dianggap lambat menangani perkara Pinangki.

Kurnia juga menegaskan, tidak ada alasan bagi Kejagung atau Polri untuk menolak pengambilalihan penanganan perkara oleh KPK.

"Berdasarkan mandat Undang-undang KPK, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut, jadi tidak butuh izin dari Kapolri, tidak butuh izin dari Kabareskrim, tidak butuh izin dari Jampidsus, tidak butuh izin dari Jaksa Agung," kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, KPK merencanakan melakukan gelar perkara bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus suap terkait pelarian Djoko Tjandra, termasuk kasus Pinangki.

"KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).

Alex mengatakan, gelar perkara itu dilakukan untuk mempertimbangkan pengambilalihan perkara oleh KPK dari Polri atau Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU KPK.

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019," ujar Alex.

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga mengundang KPK untuk mengikuti gelar perkara kasus Jaksa Pinangki yang telah menyelesaikan tahap penyidikan, Selasa (8/9/2020) besok.

"Yang jelas, untuk besok sudah kami jadwalkan dilakukan ekspose (gelar perkara) terkait selesainya hasil penyidikan. Ini kami ekspose secara terbuka akan kita undang ada beberapa pihak," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie, dikutip dari Antara, Senin (7/9/2020).

Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka terkait perkara ini. Para tersangka terdiri dari Dkoko Tjandra, Pinangki, dan Andi Irfan Jaya.

Pinangki diduga menerima suap dari Djoko Tjandra. Sementara, Andi diduga menjadi perantara yang memberikan uang tersebut kepada Pinangki.

Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat terkait kepengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang menjeratnya. Namun, temuan Kejagung mengungkapkan, pengurusan fatwa tersebut tidak berhasil.