Salin Artikel

Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Mulyadi mengembalikan rekomendasi pencalonan Pilkada 2020 dari PDI-P karena ucapan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarakat Sumatera Barat.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).

Hasto menilai, apa yang disampaikan oleh Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik.

Melalui pernyataannya, Hasto mengatakan Puan berharap Sumatera Barat melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, M. Natsir, Tan Malaka, dan selainnya yang telah berjuang untuk Indonesia.

Hasto mengatakan, PDI-P ingin masyarakat Sumatera Barat meneladani para tokoh tersebut sebagai para pejuang bangsa dan sosok pembelajar yang baik

Ia menambahkan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Sedangkan bagi PDI-P menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," lanjut Hasto.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," lanjut dia.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Batat Mulyadi dan Ali Mukhni, memutuskan untuk mengembalikan surat keputusan (SK) dari PDI-P yang sebelumnya mengusung mereka.

Pengembalian SK dilakukan keduanya buntut dari pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani terkait Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Ali Mukhni mengatakan sebelum mengembalikan SK PDI-P, dirinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Mulyadi.

"Kami sudah sepakat bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP," kata Ali Mukhni pada Sabtu (5/9/2020).

Seperti diketahui, Puan Maharani melontarkan kata-kata yang menimbulkan reaksi negatif dari warga Sumatera Barat.

Sebab, ia berkata semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku heran karena rakyat Sumatera Barat hingga saat ini belum sepenuhnya mau menerima PDI-P.

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

"Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI-P, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," ujar Mega.

Menurut dia, ini menyulitkan PDI-P ketika menentukan calon kepala daerah di Sumbar. Padahal, kata Mega, banyak pahlawan nasional yang lahir dari Sumbar.

"Kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya masih akan agak sulit," kata dia.

"Padahal kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno (Soekarno), Bung Hatta (Moh Hatta). Bung Hatta kan sebenarnya datang dari Sumbar," kata Mega.

Ia pun mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh kader PDI-P.

Mega mengatakan, kader harus bekerja keras agar rakyat mempercayakan aspirasinya kepada PDI-P.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau, artinya rakyatnya bisa mempercayai alat perjuangan parpol yang namanya PDI Perjuangan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/06/12353371/rekomendasi-pdi-p-dikembalikan-hasto-mulyadi-tak-kokoh-sebagai-pemimpin

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke