Salin Artikel

Pelonggaran Kebijakan Dinilai Berpotensi Tingkatkan Kasus Covid-19

Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus disertai bukti saintifik.

"Ini adalah krisis kesehatan, jadi kesehatan harus diutamakan. Untuk mengubah kebijakan terkait dengan kesehatan itu harus ada bukti saintifik atau scientific evidence-nya, tidak bisa tiba-tiba mengubah kebijakan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Kemudian, menurut Agus, kebijakan ekonomi seringkali hanya melihat kebutuhan dan desakan pasar. 

Padahal, kondisi ekonomi akan sulit membaik jika kesehatan tak juga pulih.

"Kalau ekonomi kan bisa lihat pasar saja. Jadi saya bilang sabar bereskan dulu dengan serius kesehatan baru setelah itu kita sentuh ekonominya, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara," tutur dia.

Menurut Agus, kebijakan pemerintah yang melonggarkan kebijakan justru menimbulkan peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Rencana pembukaan bioskop contohnya, menurut dia, kebijakan itu sebaiknya ditunda, atau dibatalkan.

"Kemarin saya sama Wagub DKI. Katanya bioskop ini enggak apa-apa, mas Agus. Ada jaraknya. Saya bilang bukan itu saja, orang selesai menonton pasti makan, pasti mengobrol, itu bagaimana?" kata Agus.

"Kalau menurut saya bioskop enggak usahlah, tunda saja, dibatalkan dulu orang lagi naik begini," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Agus, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi dinilai baik jika diberlakukan kembali melihat pelonjakan kasus Covid-19.

"Saya selalu bilang balik ke PSBB awal, karena kalau enggak seperti awal dulu yang saya khawatirkan adalah kelangkaan tenaga kesehatan," kata Agus.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia meningkat dan mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari beruntun, yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan lalu.

Pada Kamis (27/8/2020), menjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 dengan 2.719 orang.

Keesokan harinya, yakni pada Jumat, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang. Selanjutnya pada Sabtu, angkanya kembali naik menjadi 3.308 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/12453891/pelonggaran-kebijakan-dinilai-berpotensi-tingkatkan-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke