Sindiran-sindiran Megawati di Sekolah Partai, dari Deklarasi KAMI hingga Kader yang Tak Diberi Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada 2020 saat kegiatan Sekolah Partai angkatan II,

Dalam pengarahan tersebut, Megawati tampak menyindir sejumlah pihak.

Mulai dari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), kader yang tak diberi rekomendasi partai untuk maju pilkada, hingga kader yang bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan.

Berikut sejumlah sindiran Megawati yang dirangkum Kompas.com:

1. Sindir kader yang tak diberi rekomendasi

Tidak semua kader PDI Perjuangan diberikan rekomendasi oleh Megawati untuk maju di Pilkada 2020.

Ia pun mengakui bahwa tidak sedikit kader yang tidak mendapatkan rekomendasi akhirnya marah kepada dirinya.

Namun, ia menegaskan bahwa urusan rekomendasi merupakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum partai yang diberikan melalui kongres.

"Ada di Medan dia masuk kader PDI-P, urusan rekomendasi itu otoritas saya," kata Megawati.

"Ada orang enggak direkomendasikan terus ngamuk, katanya kader partai. Terus saya pecat. Lho, orang saya yang punya hak prerogatif," imbuh dia.

Meski begitu, ia enggan mengungkap identitas kader yang dimaksud.

Mega pun berharap agar kader yang tak mengantongi rekomendasi tak perlu sakit hati. Bahkan, ia berharap, agar mereka turut berjuang untuk membantu kemenangan kandidat yang diusung partai.

Selengkapnya di sini

2. Sindir deklarasi KAMI

Sejumlah tokoh turut mendeklarasikan diri atas pendirian organisasi KAMI. Mereka di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Mega menilai, hadirnya KAMI justru semakin mengesankan bahwa banyak orang yang berkeinginan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di negeri ini.

"Kemarin ini ada pemberitaan orang membentuk KAMI. Wah di situ kayak banyak banget yang kepengin jadi presiden," kata Megawati.

Ia pun menyarankan agar para deklarator KAMI mencari kendaraan politik, alih-alih mendirikan organisasi tersebut.

Sebab, konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau kepala daerah harus diusung oleh partai politik.

"Karena peraturan di Republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan termasuk pilkada dan pemilu maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan. Saudara-saudara sudah menyatakan kader PDI Perjuangan sudah lebih enak," ujarnya.

Selengkapnya di sini

3. Sindir pihak yang sebut dirinya komunis

Megawati mengaku heran oleh banyaknya pihak yang kerap menuding dirinya dan PDI Perjuangan sebagai komunis.

Padahal, partainya berpijak pada ideologi Pancasila yang inspirasinya dari Sang Proklamator, Soekarno. Bahkan, Soekarno pun kadang tak luput dari tudingan komunis.

"Malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan," kata Megawati.

Tak hanya dirinya, PDI Perjuangan dan Soekarno, Mega menambahkan, Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan juga beberapa kali dituduh sebagai komunis.

"Orang yang enggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu ke mana?" ujarnya.

Menurut dia, persoalan ideologi seharusnya sudah selesai. Sebab, ia sudah beberapa kali duduk di kursi anggota legislatif, bahkan pernah menjadi wakil presiden dan presiden.

Selengkapnya di sini

4. Sindir lembaga survei

Hasil survei elektabilitas dan popularitas seseorang kerap menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi seseorang untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Namun menurut Megawati, tidak sedikit hasil survei yang diserahkan kurang obyektif, bahkan ada yang berbayar.

"Banyak juga menurut saya, survei yang kurang obyektif. Jadi bisa saja, ada juga survei yang dibayar," kata Megawati.

Oleh sebab itu, di dalam pemberian rekomendasi terhadap calon kepala daerah, ia tidak serta merta mendasarkan pada hasil survei semata.

Melainkan juga mencari masukkan dari kader di daerah atas ketokohan calon kepala daerah tersebut.

"Saya punya tangan, struktur. Saya suruh nanya, itu gimana mau calon eksekutif, wah ini jangan Bu, ternyata surveinya bohong, kecil," ujarnya.

Menurut Mega, sekalipun hasil survei seseorang cukup baik, hal itu tidak serta merta akan membuat seseorang terpilih di pilkada. Oleh sebab itu, hasil survei tidak menjadi syarat mutlak seseorang direkomendasikan.

Selengkapnya di sini

5. Ancam pecat kader yang tak bela perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Tanah Air masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Megawati turut memberikan perhatian besar terhadap hal tersebut.

Bahkan, ia mengancam, akan memecat kadernya yang melakukan kekerasan terhadap perempuan atau tidak membela hak perempuan.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu semakin besar. Lah, kalau saya dengar begitu terus siapa yang buat kekerasan? Dengan segala hormat saya kepada para kaum laki ternyata yang melakukan kekerasan itu kaum laki," kata Megawati seperti dilansir dari Antara.

Ia pun meminta agar seluruh kadernya memberikan perhatian atas perlindungan terhadap perempuan.

Di tengah pandemi Covid-19, ia menambahkan, angka kekerassan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Sebagian besar kasus kekerasan tersebut didominasi oleh pelaku laki-laki.

"Perempuan-perempuan (kader PDI Perjuangan) yang tidak membela kaumnya, saya pecat," tegas Mega.

"Kalau saya dengar dari kalian ada yang melakukan kekerasan, saya pecat. Gitu saja," imbuh dia.