Salin Artikel

Rapat Kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, DPR Tanyakan Sejumlah Hal Ini...

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, rapat kerja ini akan membahas dua agenda yaitu penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2019.

Mendikbud Nadiem Makarim hadir secara fisik dalam rapat hari ini

"Agenda 2 hal penyampaian panja PJJ, kedua pembahasan laporan keuangan pemrintah pusat dan lain-lainnya, apakah bisa disetujui?" kata Syaiful yang disiarkan langsung TV Parlemen, Kamis (27/8/2020).

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Syaiful mengatakan, dalam rapat ini Komisi X juga meminta penjelasan Kemendikbud terkait lima isu yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan.

Ia mengatakan, isu pertama yang harus dijelaskan Mendikbud adalah terkait hak paten merdeka belajar.

"Publik ingin dapat penjelasan dari mas menteri bagaimana proses hibah yang dilakukan (hak paten merdeka belajar) dan kelanjutannya," ujar dia.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga meminta penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim terkait kelanjutan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi perbincangan publik.

Kemudian, mengenai kebijakan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19, sudah mulai dibuka dan disusul dengan pembukaan sekolah di zona kuning.

"Ada isu yang terjadi bahwa pendidikan tahap muka di zona kuning berisiko klaster baru di sekolah. Ini ada kekhawatiran apa benar ada klaster baru," ucap dia. 

Komisi X, kata Syaiful, juga meminta Mendikbud menjelaskan terkait ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kurikulum adaptif hingga mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.

"Lima hal ini kami ingin dapat penjelasan dari raker pada hari ini," kata dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/10374391/rapat-kerja-dengan-mendikbud-nadiem-makarim-dpr-tanyakan-sejumlah-hal-ini

Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke