Periksa Djoko Tjandra, Kejagung Dalami Aliran Dana ke Pinangki yang Dibelikan BMW

Hal itu menjadi materi pemeriksaan penyidik Kejagung terhadap tiga orang saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Pinangki, pada Rabu (26/8/2020).

Ketiga saksi tersebut yaitu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, Manager Station Automation System Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi, dan Sales PT Astra International BMW Sales Operation Branch Cilandak Yenny Praptiwi

“Guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang perjalanan tersangka (Pinangki) menggunakan maskapai Garuda ke luar negeri dan diduga bertemu dengan terpidana Djoko S Tjandra,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu malam.

“Selebihnya untuk mencari bukti tentang aliran dana yang sempat dibelikan mobil BMW,” kata dia.

Sehari sebelumnya, pada Selasa (25/8/2020), Djoko Tjandra telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Selain ketiga saksi, Hari mengatakan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Pinangki.

Namun, ia tak memberikan informasi lebih lanjut perihal apa yang ditanyakan penyidik kepada Pinangki.

“Pada saat yang bersamaan diperiksa juga Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH, MH. sebagai tersangka di ruangan yang lain,” ucap dia.

Dalam kasus tersebut, Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar.

Menurut Kejagung, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra pada Juni 2020.

Padahal, narapidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut masih buron saat itu.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki ditangkap 11 Agustus 2020 malam. Selanjutnya, ia ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari yang terhitung selama 11-30 Agustus 2020.

Pinangki pun disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta.