Salin Artikel

Menkes: Pemerintah Butuh Kerja Kolektif Kendalikan Pandemi Covid-19

Hal itu disampaikannya saat membuka ASEAN Senior Officials Meeting On Health Development (SOMHD) Ke-15 yang digelar secara virtual Senin (24/8/2020).

“Kami membutuhkan fondasi yang kuat serta kerja kolektif untuk mengendalikan pandemi (Covid-19)," ujar Terawan sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenkes, Senin.

"Kami juga terus berupaya memberikan perawatan kesehatan dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” lanjut Terawan.

Dia menekankan, meski saat ini seluruh negara menempatkan Covid-19 sebagai prioritas utama, tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan layanan kesehatan serta sistem kesehatan tetap berjalan dengan baik.

Terawan berharap melalui pertemuan tersebut, menjadi momentum untuk memperkuat sektor kesehatan ASEAN.

Dengan begitu negara-negara ASEAN memiliki posisi yang lebih baik untuk mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan kembali dari pandemi COVID-19.

"Serta dapat berkontribusi dalam keamanan kesehatan global," tambah Terawan.

SOMHD merupakan pertemuan yang digelar setidaknya sekali dalam setahun untuk membahas pembangunan kesehatan guna menghasilkan kebijakan strategis serta memberikan arahan agar tujuan serta target yang telah dirancang tercapai.

Pertemuan dihadiri oleh Focal Point SOMHD 10 Negara Anggota ASEAN, SOMHD ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan), Deputy-Secretary General of ASEAN for ASCC, perwakilan dari WHO, GAVI, dan mitra pembangunan lainnya.

Kegiatan berlangsung sejak tanggal 24 Agustus sampai 28 Agustus 2020.

Beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya mendiskusikan inisiatif baru ASEAN dalam respons pandemi COVID-19 dan potensi kegawatdaruratan kesehatan di masa yang akan datang serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan ASEAN.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/21275371/menkes-pemerintah-butuh-kerja-kolektif-kendalikan-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke