Salin Artikel

Pesan Tahun Baru Islam dari MUI, Pemerintah Diminta Kerja Lebih Sistematis Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah bekerja lebih sistematis dan terencana dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut merupakan salah satu pesan MUI dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriyah yang jatuh pada Kamis (20/8/2020).

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid mengatakan, permintaan tersebut dimaksudkan agar jumlah korban akibat virus SARS-CoV2 tidak makin banyak.

"Meminta kepada pemerintah untuk bekerja lebih sistematis, terencana dan terprogram dalam menangani wabah Covid-19 agar jumlah korban tidak semakin bertambah," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2020).

Selain itu, MUI juga meminta penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak segera dilakukan. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala.

Tidak hanya itu, dalam pesannya MUI juga mengajak seluruh masyarakat terutama para tokoh bangsa untuk lebih mengedepankan sikap kenegarawanan.

Zainut meminta agar para tokoh bangsa juga mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kemudian membangun persaudaraan sejati, menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, saling menghormati, mencintai dan menolong dalam semangat persaudaraan kebangsaan.

"Terlebih pada musim pandemi Covid-19 saat ini, kami mengajak semua pihak untuk bersatupadu, bahu-membahu, dan bekerja sama mengatasi musibah pandemi ini," kata Zainut.

MUI pun berharap Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah ini menjadi tahun solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama.

Dengan demikian pihaknya pun mengimbau kepada semua kalangan untuk menggalang kesetiakawanan sosial dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban dan terdampak pandemi Covid-19.

"Agar masyarakat bisa selamat dan bangkit kembali ekonominya," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/19/12163001/pesan-tahun-baru-islam-dari-mui-pemerintah-diminta-kerja-lebih-sistematis

Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke